Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul

Name: Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
Rating: 3 (2 reviews)

Tjahjanulin Domai · Hermawan · Leny Yuliani

Sep 2015 · Universitas Brawijaya Press

3.0

2 reviews

Ebook

202

Pages

Ratings and reviews aren’t verified Learn More

About this ebook

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Istilah reformasi sendiri seringkali dikaitkan dengan keterbukaan karena era sebelum reformasi birokrasi di Indonesia cenderung bersifat tertutup. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan karena, transparansi, yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision (Mardiasmo, 2002, h.24). Definisi governance sendiri mengandung tiga topik sentral yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Kuper, 2008, h.417). Dari definisi tersebut terlihat hubungan yang erat antara akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai a legitimate state with a democratic mandate, an efficient and open administration, and the use of competition and markets in the public and private sectors (Kuper, 2008, h 378). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi di bidang keterbukaan informasi adalah open administration dimana masyarakat diberikan kepastian hukum untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Ratings and reviews

3.0

2 reviews

About the author

DR. Tjahjanulin Domai, MS. lahir pada tanggal 22 Desember 1953, adalah dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Gelar Sarjana Administrasi (1979) diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada tahun 1987 memperoleh gelar S2 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2009 memperoleh gelar S3 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Dr. Hendrawan M.S. adalah Ketua Program Studi perencanaan dan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijayadan juga sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Leny Yuliani adalah Alumnus Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saat ini sebagai pegawai negeri Sipil Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and computers

You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.

Report illegal content