Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul

Name: Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
Rating: 3 (2 reviews)

Tjahjanulin Domai · Hermawan · Leny Yuliani

सप्टें २०१५ · Universitas Brawijaya Press

३.०

२ परीक्षण

ई-पुस्तक

202

पेज

रेटिंग आणि परीक्षणे यांची पडताळणी केलेली नाही अधिक जाणून घ्या

या ई-पुस्तकाविषयी

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Istilah reformasi sendiri seringkali dikaitkan dengan keterbukaan karena era sebelum reformasi birokrasi di Indonesia cenderung bersifat tertutup. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan karena, transparansi, yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision (Mardiasmo, 2002, h.24). Definisi governance sendiri mengandung tiga topik sentral yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Kuper, 2008, h.417). Dari definisi tersebut terlihat hubungan yang erat antara akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai a legitimate state with a democratic mandate, an efficient and open administration, and the use of competition and markets in the public and private sectors (Kuper, 2008, h 378). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi di bidang keterbukaan informasi adalah open administration dimana masyarakat diberikan kepastian hukum untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

रेटिंग आणि पुनरावलोकने

३.०

२ परीक्षणे

लेखकाविषयी

DR. Tjahjanulin Domai, MS. lahir pada tanggal 22 Desember 1953, adalah dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Gelar Sarjana Administrasi (1979) diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada tahun 1987 memperoleh gelar S2 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2009 memperoleh gelar S3 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Dr. Hendrawan M.S. adalah Ketua Program Studi perencanaan dan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijayadan juga sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Leny Yuliani adalah Alumnus Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saat ini sebagai pegawai negeri Sipil Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

या ई-पुस्तकला रेटिंग द्या

तुम्हाला काय वाटते ते आम्हाला सांगा.

वाचन माहिती

स्मार्टफोन आणि टॅबलेट

Android आणि iPad/iPhone साठी Google Play बुक अ‍ॅप इंस्‍टॉल करा. हे तुमच्‍या खात्‍याने आपोआप सिंक होते आणि तुम्‍ही जेथे कुठे असाल तेथून तुम्‍हाला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन वाचण्‍याची अनुमती देते.

लॅपटॉप आणि कॉंप्युटर

तुम्ही तुमच्या काँप्युटरचा वेब ब्राउझर वापरून Google Play वर खरेदी केलेली ऑडिओबुक ऐकू शकता.

ईवाचक आणि इतर डिव्हाइसेस

Kobo eReaders सारख्या ई-इंक डिव्‍हाइसवर वाचण्‍यासाठी, तुम्ही एखादी फाइल डाउनलोड करून ती तुमच्‍या डिव्‍हाइसवर ट्रान्सफर करणे आवश्यक आहे. सपोर्ट असलेल्या eReaders वर फाइल ट्रान्सफर करण्यासाठी, मदत केंद्र मधील तपशीलवार सूचना फॉलो करा.

बेकायदेशीर आशयाची तक्रार करा