Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul

Name: Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
Rating: 3 (2 reviews)

Tjahjanulin Domai · Hermawan · Leny Yuliani

sept. 2015 · Universitas Brawijaya Press

3,0

2 avis

E-book

202

Pages

Les notes et avis ne sont pas vérifiés. En savoir plus

À propos de cet e-book

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Istilah reformasi sendiri seringkali dikaitkan dengan keterbukaan karena era sebelum reformasi birokrasi di Indonesia cenderung bersifat tertutup. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan karena, transparansi, yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision (Mardiasmo, 2002, h.24). Definisi governance sendiri mengandung tiga topik sentral yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Kuper, 2008, h.417). Dari definisi tersebut terlihat hubungan yang erat antara akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai a legitimate state with a democratic mandate, an efficient and open administration, and the use of competition and markets in the public and private sectors (Kuper, 2008, h 378). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi di bidang keterbukaan informasi adalah open administration dimana masyarakat diberikan kepastian hukum untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Notes et avis

3,0

2 avis

À propos de l'auteur

DR. Tjahjanulin Domai, MS. lahir pada tanggal 22 Desember 1953, adalah dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Gelar Sarjana Administrasi (1979) diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada tahun 1987 memperoleh gelar S2 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2009 memperoleh gelar S3 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Dr. Hendrawan M.S. adalah Ketua Program Studi perencanaan dan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijayadan juga sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Leny Yuliani adalah Alumnus Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saat ini sebagai pegawai negeri Sipil Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Donner une note à cet e-book

Dites-nous ce que vous en pensez.

Informations sur la lecture

Smartphones et tablettes

Installez l'application Google Play Livres pour Android et iPad ou iPhone. Elle se synchronise automatiquement avec votre compte et vous permet de lire des livres en ligne ou hors connexion, où que vous soyez.

Ordinateurs portables et de bureau

Vous pouvez écouter les livres audio achetés sur Google Play à l'aide du navigateur Web de votre ordinateur.

Liseuses et autres appareils

Pour lire sur des appareils e-Ink, comme les liseuses Kobo, vous devez télécharger un fichier et le transférer sur l'appareil en question. Suivez les instructions détaillées du Centre d'aide pour transférer les fichiers sur les liseuses compatibles.

Signaler un contenu illicite