Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul

Name: Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
Rating: 3 (2 reviews)

Tjahjanulin Domai · Hermawan · Leny Yuliani

Sep. 2015 · Universitas Brawijaya Press

3,0

2 resensies

E-boek

202

Bladsye

Graderings en resensies word nie geverifieer nie. Kom meer te wete

Meer oor hierdie e-boek

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Istilah reformasi sendiri seringkali dikaitkan dengan keterbukaan karena era sebelum reformasi birokrasi di Indonesia cenderung bersifat tertutup. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan karena, transparansi, yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision (Mardiasmo, 2002, h.24). Definisi governance sendiri mengandung tiga topik sentral yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Kuper, 2008, h.417). Dari definisi tersebut terlihat hubungan yang erat antara akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai a legitimate state with a democratic mandate, an efficient and open administration, and the use of competition and markets in the public and private sectors (Kuper, 2008, h 378). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi di bidang keterbukaan informasi adalah open administration dimana masyarakat diberikan kepastian hukum untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Graderings en resensies

3,0

2 resensies

Meer oor die skrywer

DR. Tjahjanulin Domai, MS. lahir pada tanggal 22 Desember 1953, adalah dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Gelar Sarjana Administrasi (1979) diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada tahun 1987 memperoleh gelar S2 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2009 memperoleh gelar S3 diperoleh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Dr. Hendrawan M.S. adalah Ketua Program Studi perencanaan dan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijayadan juga sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Leny Yuliani adalah Alumnus Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saat ini sebagai pegawai negeri Sipil Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Gradeer hierdie e-boek

Sê vir ons wat jy dink.

Lees inligting

Slimfone en tablette

Installeer die Google Play Boeke-app vir Android en iPad/iPhone. Dit sinkroniseer outomaties met jou rekening en maak dit vir jou moontlik om aanlyn of vanlyn te lees waar jy ook al is.

Skootrekenaars en rekenaars

Jy kan jou rekenaar se webblaaier gebruik om na oudioboeke wat jy op Google Play gekoop het, te luister.

E-lesers en ander toestelle

Om op e-inktoestelle soos Kobo-e-lesers te lees, moet jy ’n lêer aflaai en dit na jou toestel toe oordra. Volg die gedetailleerde hulpsentrumaanwysings om die lêers na ondersteunde e-lesers toe oor te dra.

Gee onwettige inhoud aan