Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual

Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun

1994, Indonesia telah memperbaharui tiga UU HaKI yang

sebelumnya sudah ada, dan membentuk UU dibidang HaKI yang

lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman, UU Desain Industri, UU

Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu). Pada tahun 2014

diundangkan UU Hak Cipta yang baru yakni UU No. 28

mengganti UU Hak Cipta yang lama (UU No. 19 Tahun 2002. Kini

kita memiliki tujuh UU mengenai HaKI.

Sebagaimana lazimnya, dalam hampir setiap UU

memerlukan peranan hukum pidana untuk menegakkan normanorma

tertentu yang diatur dalam UU yang bersangkutan.

Positivitas hukum pidana sangat kuat. Terletak pada ancaman

pidana yang ditentukan pada setiap tindak pidana. Oleh karena

itu acapkali untuk menegakkan norma-norma hukum yang pada

dasarnya bukan hukum pidana dengan memanfaatkan peranan

hukum pidana. Dengan cara mengancam pelanggaran norma

hukum tersebut dengan pidana. Sehingga menjadi suatu norma

tindak pidana. Seperti halnya norma-norma tertentu di dalam

tujuh UU mengenai HaKI tersebut. Ditentukan ancaman pidana

bagi orang yang melanggar norma tersebut. Meskipun semula

bukan norma hukum pidana.